ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA ZAMAN PENJAJAHAN BELANDA DAN JEPANG


Oleh : Riri dan Syaidah Rofiqoh

PENDAHULUAN

Dua dasawarsa terakhir abad ke-19 dan dua dasawarsa pertama abad ke-20 dikenal sebagai puncak abad imperialisme, yang merupakan masa keemasan bagi bangsa-bangsa yang bernafsu membentuk kekaisaran seperti Inggris, Prancis, dan lain-lain yang merajalela di Asia Afrika, termasuk Belanda di Indonesia yang sudah memulai politik ekspansinya jauh sebelum itu.

Di Indonesia, Belanda menghadapi kenyataan bahwa sebagian besar penduduk yang dijajahnya di kepulauan Nusantara ini adalah beragama Islam. Belanda sangat khawatir akan timbulnya pemberontakan orang-orang Islam fanatik. Islam sangat ditakuti, karena kurangnya pengetahuan mereka –Belanda- yang tepat mengenai Islam, sehingga mula-mula Belanda tidak berani mencampuri agama ini secara langsung. Melihat kondisi tersebut kolonial Belanda sampai pada kesimpulan, bahwa kolonial Belanda tidak akan bertahan lama, apabila agama Islam dibiarkan tumbuh dan berkembang. Sebab Islam adalah agama yang membenci segala bentuk penindasan dan penjajahan. Untuk menghadapi masalah tersebut pemerintah kolonial Belanda sangat berterima kasih kepada Christian Snouck Hurgronje (1889) yang secara sungguh-sungguh mendalami Islam. Salah satu nasehatnya kepada pemerintah Belanda ialah “Pengaruh Islam tidak mungkin dihambat tetapi perlu dibatasi pengaruhnya. Berikan umat Islam kebebasan melaksanakan ibadah agama mereka, tetapi pendidikan harus diawasi”.

Pada masa penjajahan Belanda, bangsa Indonesia berhasil dijadikan bangsa yang sangat lemah dalam segala sektor kehidupan. Penduduk yang berpendidikan jumlahnya sangat sedikit. Pendidikan hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu. Penduduk pribumi umumnya tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang layak.

Ada dua ciri khas pendidikan Islam di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Pertama, adalah dikotomis yaitu suatu keadaan/sikap saling bertentangan. Kedua,adalah diskriminatif dimana setiap guru agama Islam harus meminta izin terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugas sebagai guru agama yang pada akhirnya mendapat reaksi keras dari umat Islam.

Pendudukan atau penjajahan Jepang terhadap Indonesia, 1942-1945, berada dalam suasana Perang Dunia II, sehingga pemerintahannya adalah pemerintahan militer. Penjajah Jepang ke Indonesia dengan membawa semboyan: “Kemakmuran Bersama, Asia untuk Asia.” Jepang mengumumkan rencana mendirikan lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya pada tahun 1940 yang disebut dengan  Hakko-Ichi-U (delapan benang di bawah satu atap). Pendidikan zaman penjajahan Jepang dilaksanakan atas dasar idiil Hakko-Ichi-U, yang mengandung arti bahwa pendidikan adalah alat untuk mencapai Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya, yang dalam arti dekat membantu memenangkan perang Asia Timur. Oleh karena itu secara praktisnya, pendidikan bertujuan menghasilkan tenaga yang terampil dan prajurit yang siap membantu memenangkan peperangan bagi Jepang.

PEMBAHASAN

A. PENDIDIKAN ZAMAN PENJAJAHAN BELANDA

Kecenderungan Umum Penyelenggaraan Pendidikan.

Keengganan pemerintah penjajah Belanda dalam memajukan pendidikan rakyat Indonesia ini bisa dimaklumi, karena masih mendambakan kelestarian penjajahannya. Pemerintah penjajah menyadari, bahwa “pendidikan akan merupakan dinamit bagi sistem pemerintahan penjajah yang berlaku.” Kebijakannya dalam bidang pendidikan, tidak terlepas dari pola politik penjajahannya. Alasan penyelenggaraan pendidikan pengajaran, lebih ditekankan pada kepentingan pemerintah penjajah daripada kepentingan rakyat jajahannya.

Sejalan dengan pola pendidikan Snouck Hurgronje yang memimpikan pengubahan bangsawan tradisional pribumi menjadi elit berpendidikan Barat, maka sekolah HIS (Holandsch Inlandsche School) semula diperuntukan bagi keluarga bangsawan pribumi. Agaknya Belanda sedikit sekali berbuat bagi pendidikan rakyat biasa, sehingga 93 persen dari 60 juta rakyat Indonesia akhir tahun 1930 masih dalam keadaan buta huruf.

Penjajah Belanda dalam penyelenggaraan pendidikan untuk bumiputra didasarkan pada kecenderungan sebagai berikut:

Liberalisme, yang menghendaki bersifat netral dalam hal agama, sehingga pendidikan agama tidak diberikan di sekolah.

1)     Politik Diskriminasi, antara pribumi dengan orang Eropa.

2)     Pembukaan sekolah dan perluasannya lebih banyak didorong oleh kebutuhan praktis, yang berkaitan dengan pekerjaan dan pemenuhan pegawai pemerintah Belanda.

  1. a. Penyelenggaraan Pendidikan secara Umum

Sejak 1816 persekolahan lebih ditujukan pada pendidikan untuk orang-orang Belanda saja, sama sekali tidak menyinggung tentang pendidikan untuk bumiputra. Pada tahun 1848 ditetapkan untuk pendidikan orang-orang Indonesia, tapi mengutamakan anak-anak pegawai. Baru pada tahun 1863 diputuskan untuk melaksanakan pendidikan untuk semua anak-anak bumiputra, orang pertama yang menjadi inspektur urusan pendidikan bumiputra adalah J.A. van der Chijs.

Sistem persekolahan zaman Belanda abad ke-20, terdiri atas tiga jenjang pendidikan , yaitu: Pendidikan Rendah; Pendidikan Lanjutan; dan Pendidikan Tingi. Sedangkan Pendidikan Rendah terdiri atas: Sekolah Eropa, yang bahasa pengantarnya bahasa Belanda, dan Sekolah Bumiputera, yang bahasa pengantarnya bahasa Melayu atau Daerah.

  1. b. Karakteristik Penyelenggaraan Pendidikan

1)     Dualistik diskriminatif, yaitu membedakan pendidikan untuk orang-orang Eropa dengan orang-orang bumiputera, secara aktual dalam bentuk perbedaan bahasa pengantar.

2) Sentralistik, pemerintah penjajah Belanda mempunyai wewenang mengatur penyelenggaraan pendidikan.

3) Tujuan Pendidikan, Pendidikan bumiputera bertujuan menghasilkan tamatan yang dapat menjadi warganegara Belanda kelas dua, yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pegawai negeri atau pegawai perusahaan swasta Belanda.

  1. c. Kebijakan pada Pendidikan Islam

Kelestarian penjajahan, betapapun merupakan impian politik pemerintah penjajah Belanda. Sejalan dengan pola ini, maka kebijakan di bidang pendidikan menempatkan Islam sebagai saingan yang harus dihadapi. Pendidikan Barat diformulasikan sebagai faktor yang akan menghancurkan kekuatan Islam di Indonesia. Pada akhir abad ke-19 Snouck Hurgronje telah begitu optimis bahwa Islam tidak akan sanggup bersaing dengan pendidikan Barat. Agama ini dinilai sebagai beku dan penghalang kemajuan, sehingga harus diimbangi dengan meningkatkan taraf kemajuan pribumi.

Agaknya ramalan tersebut belum memperhitungkan faktor kemampuan Islam untuk mempertahankan diri di negeri ini, juga belum memperhitungkan faktor kesanggupan Islam menyerap kekuatan dari luar untuk meningkatkan diri. Memang cukup alas an agaknya untuk merasa optimis. Kondisi obyektif pendidikan Islam pada waktu itu memang sedemikian rupa, sehingga diperkirakan tidak akan mampu menghadapi superioritas Barat, tidak akan sanggup melawan pendidikan Kristen yang jauh lebih maju dalam segala bidang, dan tidak akan bisa berhadapan dengan sikap diskriminatif pemerintah penjajah. Tetapi ternyata kemudian kondisi agama ini berkembang menjadi berbeda dengan perhitungan dan ramalan tersebut.

Kesadaran bahwa pemerintahan penjajah merupakan “pemerintahan kafir” yang menjajah agama dan bangsa mereka, semakin mendalam tertanam di benak para santri. Pesantren yang merupakan pusat pendidikan Islam pada waktu itu mengambil sikap anti Belanda. Sampai uang yang diterima seseorang sebagai gaji dari pemerintah Belanda, dinilainya sebagai uang haram. Celana dan dasi pun dianggap haram, karena dinilai sebagai pakaian identitas Belanda. Sikap konfrontasi kaum santri dengan pemerintah penjajah ini, terlihat pula pada letak pesantren di Jawa pada waktu itu, yang pada umumnya tidak terletak di tengah kota atau desa, tapi di pinggir atau bahkan di luar keduanya.

Di mata umat Islam, pemerintah penjajah sering dituduh sebagai pemerintahan Kristen, sementara  pelbagai kebijakan pemerintah lebih difokuskan untuk kepentingan mereka sendiri. Semua itu ikut memperdalam jurang pemisah antara pemerintah penjajah dengan masyarakat santri. Penjajah Belanda melakukan penekanan dan bertindak represif terhadap kegiatan keagamaan ummat Islam. Aksi menimbulkan reaksi. Dengan segala kekurangan dan kelemahannya, umat Islam berusaha mempertahankan diri dan kemudian ternyata berhasil. Perang diponegoro adalah contoh perlawanan besar yang melibatkan banyak tokoh-tokoh agama dan sejumlah santri. Demikian juga halnya dengan perang Paderi, perang Aceh, dan lain-lain. Dalam hal ini Agama Islam menganjurkan untuk bersatu dan bergotong royong “Ukhuwwah Islamiyah”. Firman Allah SWT.

¢ “….dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S. Al-Maidah : 2)

Setelah itu pemerintah penjajah Belanda mulai agak mengurangi penekanan, pengawasan atau pembatasan terhadap aktivitas dan pengamalan keagamaan umat Islam. Mereka, misalnya, memberi sedikit kelonggaran terhadap ummat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji. Ummat Islam selain menunaikan haji juga mempelajari ilmu-ilmu agama secara serius dan tekun. Sekembalinya dari tanah suci, mereka mengamalkan

dan mengajarkan ilmu, sehingga jumlah guru agama dan lembaga pendidikan meningkat pesat. Berdasarkan data statistik yang ada di pemerintahan tahun 1885, terdapat sekitar 14.929 lembaga pendidikan Islam tradisional diseluruh Jawa dan Madura. 10

2. Ciri Khas Pendidikan Islam Zaman Penjajahan Belanda

a) Dikotomis.

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pertentangan antara pendidikan Belanda (HIS, MULO, AMS, dan lain-lain), dengan pendidikan Islam (Pesantren, dayah, surau). Pertentangan ini dapat dilihat dari sudut ilmu yang dikembangkan. Di sekolah-sekolah Belanda dikembangkan ilmu-ilmu umum (ilmu-ilmu sekuler). Pemerintah penjajah Belanda tidak mengajarkan pendidikan agama sama sekali di sekolah-sekolah yang mereka asuh.

Pemerintah Hindia Belanda mempunyai sikap netral terhadap pendidikan agama di sekolah-sekolah umum, ini dinyatakan dalam Pasal 179 (2) I.S (Indishe Staatsregeling) dan dalam berbagai ordonansi. Singkatnya dinyatakan sebagai berikut: Pengajaran umum adalah netral, artinya bahwa pengajaran itu diberikan dengan menghormati keyakinan agama masing-masing. Pengajaran agama hanya boleh diberikan di luar jam sekolah.

Upaya-upaya untuk memasukan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum telah beberapa kali diusulkan lewat Volksraad, tetapi tetap ditolak oleh pemerintah Belanda. Dan hal ini berlangsung sampai akhir pemerintahan Belanda di Indonesia.

Sedangkan di lembaga pendidikan Islam dalam hal ini di pesantren, pendidikan yang diberikan adalah pendidikan keagamaan yang bersumber dari kitab-kitab klasik. Dengan demikian suasana pendidikan dikotomis itu amat kentara di zaman penjajahan Belanda.

Berkaitan dengan itu kedua lembaga pendidikan ini (sekolah dan pesantren) memiliki filosofi yang berbeda yang sekaligus melahirkan output yang memiliki orientasi yang berbeda pula. Pada waktu itu perbedaan yang tajam antara ilmu agama dan ilmu umum menyebabkan munculnya sistem pendidikan umum dan sistem pendidikan agama pada fase terakhir abad ke-19, serta dilanjutkan dan diperkuat pada abad ke-20.

b) Diskriminatif

Pemerintah Belanda memberikan perlakuan diskriminatif terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Diantara  pelaksanaan diskriminatif diberlakukan ordonansi guru pada tahun 1905. Ordonansi itu adalah mewajibkan setiap guru agama Islam untuk meminta dan memperoleh izin terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugas sebagai guru agama.

Ordonansi ini dirasakan oleh para guru agama sangat berat, terlebih-lebih bagi guru agama yang belum memiliki administrasi sekolah. Selain itu dampak negative yang dihasilkan dari ordonansi ini adalah dapat digunakan untuk menekan Islam yang dikuatkan dengan alas an stabilitas keamanan.

Perkembangan berikutnya adalah pada tahun 1905 tersebut akhirnya dicabut, karena dianggap tidak relevan lagi, dan diganti dengan ordonansi tahun 1925, yang isinya hanya mewajibkan guru-guru agama untuk memberitahu bukan meminta izin.

Ordonansi itu mendapat reaksi keras dari umat Islam, misalnya dalam kongres Islam di Bogor pada tahun 1926 menolak cara pengawasan terhadap pendidikan Islam.

3. Keuntungan dan Kerugiannya bagi Ummat Islam

Begitu tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan penjajah Belanda itu membawa manfaat juga bagi bangsa Indonesia.khususnya bagi ummat Islam.  Orang-orang pribumi bisa mengenal sistem pendidikan modern, misalnya sistem kelas, pemakaian papan tulis, meja dan bangku. Dari segi metode belajar-mengajar modern dan ilmu pengetahuan umum. Menciptakan orang-orang pribumi terpelajar yang cerdas, pintar, berwawasan luas, dan memiliki pola pikir yang rasional. Sisi-sisi positif lembaga pendidikan penjajah itu telah melahirkan gagasan di kalangan ulama dan tokoh Islam Indonesia untuk melakukan pembaharuan lembaga pendidikannya.

Sisi lain dari lembaga pendidikan penjajah ini adalah lebih menjanjikan lapangan kerja bagi para murid setelah mereka menyelesaikan studinya. Oleh karena itulah lembaga pendidikan ini telah berhasil menyedot penduduk muslim, yang sebelumnya biasanya masuk lembaga pendidikan Islam. Karena itulah, kehadiran lembaga ini dipandang sebagai ancaman bagi para ulama, bukan karena dipandang sebagai bentuk penetrasi dari kebudayaan Barat terhadap pesantren atau lembaga pendidikan tradisional Islam lainnya. Mereka berpendapat bahwa lembaga pendidikan penjajah Belanda itu akan melahirkan orang-orang pintar pribumi yang sekuler dan penganut serta pembela kebudayaan Barat, disamping menjauhkan ummat Islam dari agama yang dianutnya. Meskipun banyak hal positif yang didatangkan oleh lembaga pendidikan penjajah Belanda tersebut di atas, namun lembaga pendidikan penjajah itu dirasakan sebagai ancaman bagi ulama dan tokoh-tokoh agama Islam Indonesia.

B. PENDIDIKAN ZAMAN PENJAJAHAN JEPANG

1. Penyelenggaraan Pendidkan secara umum

Pendidikan zaman Jepang dilaksanakan atas dasar idiil Hakko-Ichi-U. Hal ini mengandung arti bahwa pendidikan adalah alat untuk mencapai Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya, yang dalam arti dekat membantu memenangkan perang Asia Timur. Oleh karena itu secara praktisnya, pendidikan bertujuan menghasilkan tenaga yang terampil dan prajurit yang siap membantu memenangkan peperangan bagi Jepang.

Bahasa Indonesia dijadikan bahasa pengantar resmi, baik dikantor maupun di sekolah. Pemakaian bahasa Belanda dilarang sama sekali. Bahasa Jepang menjadi bahasa kedua, dan diajarkan di sekolah.

Penyelenggaraan pendidikan zaman penjajahan Jepang banyak mengalami perubahan-perubahan. Pembedaan pelayanan  pendidikan didasarkan pada bangsa dan status sosial dihapus. Dualistis-diskriminatif dalam sistim pendidikan dihilangkan, dengan demikian terjadi pengintegrasian terhadap macam-macam sekolah sejenis. Sejak zaman Jepang bahasa Indonesia dan istilah-istilah Indonesia dipergunakan di sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan.

2. Perkembangan Pendidikan

Perkembangan pendidikan pada zaman Jepang nampak lebih mundur, apabila dibandingkan dengan zaman penjajahan Belanda. Sekolah Rakyat jumlahnya menurun dari 21.500 buah menjadi 13.500 buah; jumlah muridnya menurun 30%; dan jumlah gurunya

menurun 35%. Sekolah menengah menurun dari 850 buah menjadi 20 buah; jumlah muridnya menurun 90%; dan jumlah gurunya menurun 95%. Perguruan Tinggi pada zaman penjajahan Jepang hamper semuanya ditutup, yang masih ada Sekolah Tinggi kedokteran di Jakarta dan Sekolah Tingi Teknik di Bandung.

Hal tersebut disebabkan kondisi rakyat Indonesia tidak lebih baik ketika dijajah Belanda artinya penjajah Belanda maupun Jepang telah menjadikan bangsa Indonesia mengalami kesengsaraan yang berkepanjangan. Bangsa Indonesia dijadikan sapi perahan oleh kedua penjajah itu. Penjajah Jepang telah memaksa rakyat Indonesia untuk dipekerjakan sebagai “romusya”, sehingga hampir tidak ada kesempatan untuk bersekolah yang umumnya orang-orang desa.

Sistem persekolahan pada zaman Jepang memang sudah dipersatukan dengan jenjang Pendidikan Dasar 6 tahun, Pendidikan Menengah 6 tahun, dan Pendidikan Tingi. Meskipun demikian dalam pelaksanaannya belum tercapai. Pendidikan di daerah jajahan banyak yang tidak diselenggarakan, karena faktor keamanan dan banyak pelajar yang turut serta berjuang untuk kemerdekaan, sehingga tidak dapat bersekolah.

3. Kebijakan pada Pendidikan Islam.

Pendidikan Islam di zaman penjajahan Jepang terkait erat dengan saling membutuhkan antara Jepang dan umat Islam di Indonesia. Jepang membutuhkan umat Islam Indonesia terkait dengan perang Asia Timur Raya, agar pihak Jepang mendapat bantuan dari umat Islam Indonesia. Sedangkan dari umat Islam

mengharapkan akan diperoleh kemerdekaan Indonesia. Di depan ulama, Letnan Jendral Imamura, pejabat militer Jepang di Jawa menyampaikan pidato yang isinya bahwa pihak Jepang bertujuan untuk melindungi dan menghormati Islam.

Kebijakan Jepang secara umum tersebut tentu pula berpengaruh pada kebijakan dalam hal pendidikan Islam di Indonesia.

Pengaturan pendidikan agama juga diberlakukan pada masa pendudukan penjajah Jepang. Meskipun pada esensinya pengaturan itu juga dilakukan untuk mengawasi lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada di masyarakat, namun Jepang tampak sedikit lebih lunak disbanding pemerintah penjajah Belanda. Mungkin karena keberadaannya di bumi Indonesia yang masih seumur jagung, sehingga mereka merasa perlu untuk mengambil hati umat Islam. Jepang bahkan menawarkan bantuan dana bagi madrasah, serta membiarkan masyarakat membuka kembali madrasah-madrasah yang pernah ditutup oleh pemerintah penjajah Belanda.

Menjelang Indonesia merdeka ––masih dalam pendudukan Jepang— pendidikan Islam mengalami kemajuan, disebabkan adanya pengaruh dari orang-orang Indonesia yang belajar ke luar negri, seperti Mekkah, Madinah, Mesir dan lain-lain.

Motivasi yang menyebabkan umat Islam lebih gigih dan tabah menghadapi penjajah serta ikhlas menyelenggarakan pendidikan, karena dilandasi oleh ayat Al-Qur”an yang difirmankan oleh Allah SWT.

“….niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Mujadilah : 11)

Sedangkan perintah berjihad melawan penjajah dilandasi oleh ayat Al-Qur’an, Firman Allah SWT :

“ Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia Telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. dia (Allah) Telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu”.(Q.S. Al-Hajj : 78).

Sarana pendidikan Islam yang semula diadakan di pondok-pondok/surau-surau serta di mushalla-mushalla meningkat menjadi madrasah-madrasah dengan metode dan sistem yang lebih baik lagi.

Pertama kali pendidikan di pesantren-pesantren itu hanya mementingkan pelajaran agama saja, disebabkan karena para kiai dan ulama Indonesia yang menurut ilmu di Mekkah pulang ke Indonesia mengembangkan kembali ilmu-ilmu yang mereka pelajari di sana.

Dengan demikian rencana pelajaran agama dan bahasa Arab hampir sama keadaannya di seluruh Indonesia, meniru dan mencontoh rencana di Mekkah.

Perkembangan pondok pesantren dan madrasah makin lama makin berkembang dan pelajaran yang diajarkan di pondok dan madrasah itu tidak saja pelajaran agama tetapi bertambah dengan pelajaran umum, seperti pelajaran menulis latin, bahasa Indonesia, berhitung, ilmu bumi, sejarah dan lain-lain. Semuanya diajarkan dengan memakai buku-buku huruf latin.

Sejak itu pula mulailah surat-surat kabar masuk ke pesantren dan madrasah, sehingga para kiai dan para pelajar mulai membacanya. Begitu juga majalah dan buku-buku yang berisi pengetahuan umum yang ditulis dengan huruf latin dalam bahasa Indonesia. Sebelumnya hal-hal tersebut dipandang barang-barang duniawi yang tidak sesuai dengan kehendak agama. Sebab itu sebagian orang tua murid tidak mengijinkan anaknya belajar ilmu-ilmu umum itu, sehingga timbulah reaksi besar di luar yang menentang kebijakan tersebut. Tetapi reaksi ini tidak sampai menyebabkan terhambatnya perkembangan pendidikan dan pengajaran di pondok pesantren dan madrasah-madrasah.

Pada waktu itu banyak kyai keluaran pondok pesantren yang tertolong karena mengetahui menulis dan membaca huruf latin. Banyak pula diantara mereka yang terpilih menjadi anggota Sangi Kai (Dewan Permusyawaratan Keresidenan) karena mereka mengerti pengetahuan umum dan pandai dalam bahasa Indonesia, disamping pengetahuan agama Islam.

Lembaga-lembaga pendidikan Islam terus mengalami perkembangan kearah moderen baik dari sarana bangunan fisiknya maupun sistem pembelajarannya. Lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti inilah yang menjadi sarana pengkaderan para pemimpinbangsa untuk melawan penjajah, baik penjajah Belanda maupun Jepang.

KESIMPULAN

Pendidikan penjajah Belanda, dalam banyak hal sangat berbeda dengan pendidikan tradisional Islam. Pendidikan penjajah Belanda tidak memberikan tekanan sama sekali pada pengetahuan keagamaan, karena memfokuskan perhatian kependidikan itu pada kepentingan duniawi. Inilah perbedaan tujuan antara pendidikan tradisional Islam dengan pendidikan penjajah Belanda. Tujuan pendidikan mereka adalah untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan penjajah Belanda akan pegawai yang bekerja dipemerintahannya. Akan tetapi harus diakui bahwa metode pendidikan dan pengajaran yang digunakan dalam lembaga pendidikan Belanda itu jauh lebih baik dan modern bila dibandingkan dengan metode yang digunakan pada lembaga pendidikan tradisional Islam.

Pendidikan Islam zaman penjajahan Jepang terkait erat dengan saling membutuhkan. Jepang membutuhkan umat Islam Indonesia terkait dengan perang Asia Timur Raya, agar pihak Jepang mendapat bantuan dari umat Islam Indonesia. Sedangkan dari umat Islam mengharapkan akan diperoleh kemerdekaan Indonesia.

Kebijakan pendidikan Islam zaman penjajahan Jepang esensinya sama dengan penjajah Belanda, hanya saja penjajah Jepang tampak sedikit lebih lunak disbanding pemerintah penjajah Belanda. Mungkin karena keberadaannya di bumi Indonesia yang masih seumur jagung, sehingga mereka merasa perlu untuk mengambil hati umat Islam. Jepang bahkan menawarkan bantuan dana bagi madrasah, serta membiarkan masyarakat membuka kembali madrasah-madrasah yang pernah ditutup oleh pemerintah penjajah Belanda.

Wallahu A’Lam bishawaab.

Daftar Pustaka

Prof. Dr. H. Aqib Suminto. 1996. “Politik Islam Hindia Belanda”. Pt.Pustaka  LP3ES, Jakarta. Cet. Ke-3.

Dr. Zamakhsyari Dhofier, 1999. “Sejarah Kebudayaan Islam”. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI, Jakarta.

Prof. Dr. H. Haidar Putra Daulay, M.A., 2009.”Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara”.Pt. Rineka Cipta. Jakarta. Cet. Ke-1.

Dr. Redja Mudyaharjo. 2002 “Pengantar Pendidikan”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Cet.ke-2.

Prof. Dr. H. Chatibul Umam. 2004. “Sejarah Kebudayaan Islam”. PT. Menara Kudus, Kudus. Cet. Ke-3

Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A. 2000. “Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi”. PT. Logos Wacana Ilmu, Tangerang.

Departemen Agama RI. 2004. “Sejarah Madrasah di Indonesia”. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI, Jakarta.

Prof. Dr. H.M. Arifin, M.Ed. 2003. “Ilmu Pendidikan Islam”. PT. Bumi Aksara, Jakarta.

About these ads

Tentang mpiuika

ilmu tuntut dunya siar

Posted on 12 Desember 2009, in Makalah and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: